Dilaporkan Ke KPK, Penegak Hukum Diminta Hentikan Eksport Bauksit Mentah PT TAB ke China
Batam, Kejarfakta.com -- Dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan di sejumlah Dinas serta instansi Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau, terkait ijin ekspor Bauksit Mentah PT Tanjung Air Berani, resmi dilaporkan salah satu warga Karimun, ke KPK RI.
Edy S.P, (37) warga sekaligus penggiat anti korupsi mengatakan jika pelaporan atas dugaan KKN tersebut, berdasarkan dokumen perizinan yang di anggap tidak sesuai prosedur ekspor Bauksit mentah.
"Yang kita laporkan itu oknum pejabat di Dinas ESDM dan DPMPTSP Pemprov Kepri terkait izin explorasi, produksi, eksport serta pengawasan yang dilakukan terhapa PT TAB. Dalam peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang batasan eksport Bauksit kan sudah jelas dijabarkan. Semestinya instansi pemerintah di daerah menjalankan perundangan itu, bulan malah bekerjasama menciderai perundang-undangan," terangnya dibilangan Batam Centre, Rabu (14/05/2019).
Ditambahkannya lagi, jika PT TAB diduga kuat telah melanggar keputusan Menteri Perdagangan RI, Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017. Dalam surat tersebut, edy mengatakan jika PT TAB wajib menjalankan sejumlah point ketentuan.
"Dalam surat itu, pada point 1 sangat jelas dikatakan jika PT TAB hanya boleh melakukan eksport Bauksit dari hasil produksi sendiri, serta , wajib melakukan pembangunan pabrik smelter. Ini bagaimana bisa mereka langsung melakukan eksport Bauksit ke China, wong pembebasahan mereka aja bermasalah, terus darimana mereka dapat bauksit? Jangan-jangan dari Bintan yang saat sedang bermasalah?, Jika sudah seperti ini, semestinya para penegak hukum kita baik Jaksa, polisi, sayahbandar dan bea Cukai semestinya menghentikan kegiatan mereka (PT TAB_red), bukan malah membiarkan. Masa ada perseroan yang diduga kuat melanggar perundang-undangan, mereka diam saja?, Mereka kan penegak perundang-undangan?, Mereka bukan bisnismen?," paparnya.
Pria yang dulunya aktif di Aliansi Indonesia inipun mengaku sudah menyerahkan sejumlah bukti ke KPK.
"Kita sudah serahkan ke KPK sejumlah dokumen, baik data, vidio, rekaman percakapan. Dan kita juga sudah sampaikan kronologis serta peran masing-masing pihak yang kita laporkan. Kita tunggu saja, karna saya yakin, kasus ini ada keterkaitan dengan kasus tambang yang menyerat kadis ESDM kepri, kasusnya kan lagi di tangani kpk," imbuhnya.
Dilaporkan Ke KPK, Penegak Hukum Diminta Hentikan Eksport Bauksit Mentah PT TAB ke China
Masih kata edy, jika sejumlah masyarakat pesisir di karimun juga telah mengambil sikap atas dugaan pelanggaran ijin eksport Bauksit PT TAB, bahkan, warga yang tergabung dlam aliansi masyarakat pesisir inipun sudah menyurati ke pihak KSOP setempat.
"Dari informasi yang saya terima, aliansi masyarakat pesisir katanya sudah menyurati KSOP guna meminta penghentian aktifitas eksport Bauksit, kalau tak salah, tanggal 10 kemarin mereka surati, kita tunggu saja aksi nyata penegak hukum kita," pungkasnya.
Terpisah, koordinator aliansi masyarakat pesisir, Hendrik (42), pada awak media ini membenarkan jika pihaknya telah menyurati kepala Syahbandar (KSOP) Tanjung Balai Karimun. Dalam suratnya, mereka meminta pihak terkait untuk menghentikan aktifitas pengiriman Bauksit mentah ke Cina yang dilakukan PT TAB.
"Iya, kami sudah surati. Selaku masyarakat pesisir yang terimbas langsung, kami meminta pihak syahbandar menghentikan pengiriman bauksit mentah ke cina yang dilakukan PT TAB. Ini tidak boleh di biarkan, karena sudah jelas menyalahi aturan yang berlaku." Ujar hendrik.
Dihari yang sama, Kepala KSOP tanjung balai karimun saat dikonfirmasi lewat pesan whatsapp terkait PT TAB serta permintaan aliansi masyarakat pesisir, tidak memberikan jawaban pasti, namun orang nomor satu di kesayhbandaran tersebut berdalih tengah berada di luar kota.
"Walaikumsalam, saya lagi di jakarta pak, diklat, koordinasikan saja dengan PH saya" tulis kepala KSOP dalam pesannya.
Reporter : Mulkansyah
Editor : Ahsannuri
Komentar
Posting Komentar